Siagakupas.com, Bengkalis – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama rapat ini adalah menggali potensi-potensi baru sebagai sumber pendapatan daerah di luar sektor minyak dan gas (migas), Senin (02/06/2025).

Rapat dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya komitmen seluruh OPD untuk tidak hanya menjadi pengguna anggaran, melainkan juga pencipta pendapatan bagi daerah.

“Kita tidak bisa lagi terlalu bergantung pada dana migas. Setiap OPD harus punya target yang jelas dalam menambah PAD. Kalau tidak tercapai, kita sudah sepakat dengan Sekda untuk mengevaluasi kinerja OPD tersebut,” ujar Hendrik.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak stabil, sehingga setiap OPD harus lebih aktif dan kreatif dalam menggali potensi yang ada.

“Setiap tahun pendapatan daerah menurun. Jangan sampai OPD hanya menghabiskan anggaran tanpa ada upaya membangun sumber pendapatan. Kita butuh solusi konkret agar anggaran daerah bisa tumbuh dan stabil,” lanjutnya.

Dalam paparannya, Badan Pendapatan Daerah menyampaikan bahwa sektor pajak makanan dan minuman masih menjadi penyumbang terbesar bagi PAD. Selain itu, telah dilakukan penyesuaian tarif pajak reklame dan peningkatan pendapatan dari pajak tenaga listrik. Upaya pengawasan juga diperkuat melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa OPD lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum turut memaparkan strategi peningkatan penerimaan retribusi daerah. Dinas Pariwisata, misalnya, melihat potensi dari retribusi parkir dan kios di kawasan wisata. Sementara itu, Dinas PU fokus pada retribusi pemanfaatan aset dan perizinan bangunan.

Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, S.H., M.H., juga menekankan pentingnya optimalisasi pengawasan serta kerja keras semua pihak dalam menggali sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PAD, khususnya perhotelan dan restoran.

“Kami berharap pelaku usaha menyampaikan data secara jujur, baik jumlah pengunjung maupun transaksi makan dan minum di restoran. Pajaknya dipungut dari pelanggan, tapi tidak disetorkan ke Bapenda — ini harus kita benahi. Validasi data dan pengawasan lapangan harus diperkuat,” tegas Sanusi.

Ia juga mengimbau agar OPD tidak terus bertumpu pada target yang sama setiap tahun, melainkan mulai berani menetapkan target lebih tinggi sesuai potensi riil di lapangan.

“Kalau kita hanya bermain di angka aman, PAD kita tidak akan tumbuh. Kita punya banyak potensi—objek wisata, rumah makan—semuanya harus diberdayakan. Harus ada keberanian dari OPD untuk menaikkan target, dan itu harus dibarengi dengan kerja nyata,” tambahnya.

DPRD Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendorong optimalisasi PAD, termasuk dengan mempersiapkan kebijakan atau regulasi pendukung.

“Kita punya banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Kalau dikelola secara serius, kita bisa mandiri secara fiskal. Kolaborasi antara DPRD dan OPD adalah kuncinya,” tutup Hendrik.

Rapat ini diharapkan menjadi momentum penting dalam transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.