Siagakupas.com, Bengkalis - Humas DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, bersama Wakil Ketua I M. Arsya Fadillah, melakukan kunjungan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau di Pekanbaru untuk membahas konflik antara masyarakat Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, dengan gajah liar yang sering memasuki pemukiman dan kebun warga. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II turut mengundang warga yang terkena dampak konflik, Jumat (31/01/2025).

Wakil Ketua Komisi II, Tairan, SH, menjelaskan bahwa pertemuan mendadak ini dilakukan karena adanya situasi mendesak di Koto Pait Beringin. Gajah liar yang sering memasuki kebun dan pemukiman warga membuat masyarakat setempat harus berjaga-jaga setiap malam. Konflik ini semakin parah karena gajah menghancurkan rumah dan tanaman warga yang sudah susah payah ditanam. Tairan berharap BKSDA dapat memberikan solusi cepat terkait masalah ini.

Warga Koto Pait Beringin, Abdul Hadi, mengungkapkan keluhannya mengenai konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun. Ia menyoroti kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan rumah dan kebun mereka, serta mengharapkan agar solusi terbaik segera ditemukan untuk mencegah gajah liar kembali memasuki pemukiman.

Anggota Komisi II, Erwan, menambahkan bahwa masyarakat menginginkan agar gajah yang dilindungi tersebut dikembalikan ke habitat aslinya, dan berharap konflik ini tidak menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak. Sementara itu, Laurensius Tampubolon mengusulkan agar perusahaan yang memiliki lahan konsesi di sekitar kawasan tersebut, seperti PT. Ara Abadi, dapat menyediakan lokasi untuk menampung gajah-gajah tersebut.

Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah, menegaskan bahwa DPRD sangat peduli terhadap masalah ini dan bersama-sama dengan masyarakat serta pihak terkait akan mencari solusi terbaik.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKSDA Provinsi Riau Genman menjelaskan bahwa konflik ini merupakan tanggung jawab bersama, karena sebagian besar kejadian terjadi di kawasan hutan yang merupakan habitat alami gajah. Untuk solusi jangka pendek, pihak BKSDA mengusulkan pembentukan tim mitigasi yang nantinya diberikan pelatihan untuk menggiring satwa liar ini ke luar dari area desa.

Syamsuardi, Ketua Kumpulan Jejaring Satwa, juga menyarankan agar gajah segera digiring keluar dari desa untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, dan ia siap memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait mitigasi konflik satwa liar.

BKSDA Provinsi Riau mengingatkan bahwa meskipun upaya pemindahan gajah ke areal HTI bisa dilakukan, tidak ada jaminan gajah tersebut tidak akan kembali ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, pihak BKSDA akan berupaya memastikan gajah berada lebih lama di areal yang dicadangkan untuk meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan.

Konflik antara manusia dan satwa liar ini, menurut BKSDA, membutuhkan perhatian serius dari semua pihak agar tercipta solusi yang berkelanjutan demi kelestarian satwa dan kesejahteraan masyarakat.