Siagakupas.com, Kampar  - Fraksi PPP DPRD Kampar menyampaikan rekomendasi kepada kursi kosong tanpa penghuni. Wajar, jika apa yang menjadi harapan dari Fraksi tidak mendapatkan respon dari eksekutif.

Wakil Ketua Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Habiburrahman, S. Ag. MA kepada wartawan, beberapa waktu yang lalu menyampaikan kekecewaan nya seusai rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi -Fraksi DPRD Kampar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023, beberapa waktu yang lalu di ruang paripurna DPRD Kampar.

Habib merasa menyampaikan rekomendasi Fraksi PPP kepada kursi-kursi kosong para eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten Kampar. Habiburrahman juga merasa pesimis apa yang direkomendasikan oleh PPP tersebut, tidak akan mendapatkan respon optimal dan maksimal dari para Kepala OPD sebagai pelaksana program-program pembangunan Kabupaten Kampar.

Kepada wartawan, (27/10/22) Habiburrahman menjelaskan, bahwa yang menjadi rekomendasi Fraksi PPP DPRD Kampar merupakan kebutuhan yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Fraksi PPP merekomendasikan agar adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. APBD harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Fraksi PPP juga menyampaikan, agar pemerintah Kabupaten Kampar dapat mengembalikan honor guru PDTA ke angka Rp. 500.000'- / bulan dan mesti dibayarkan setiap bulannya. Saat ini, Honor guru PDTA hanya diberikan sekitar Rp. 300.000,-/ bulan yang pembayarannya juga tidak rutin setiap bulannya. Fraksi PPP juga Merekomendasikan agar penggunaan anggaran di masing-masing OPD mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, ungkap Habiburrahman.

Habiburrahman juga menjelaskan, bahwa dalam pandangan Fraksinya, Habiburrahman juga mempertanyakan alasan pemerintah Kabupaten Kampar tidak memasukkan beberapa anggaran yang sudah jelaskan anggarannya. Fraksi PPP mempertanyakan ada anggaran DAK tahun 2023 yang tidak dimasukkan ke nota keuangan RAPBD tahun 2023. Yakni Anggaran pengerjaan pembangunan fisik Dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Padahal anggaran yang telah dianggarkan pusat dan telah disampaikan ke daerah tersebut nilainya sekitar Rp. 400 miliyar lebih, ungkap Habiburrahman.

Melalui media Habiburrahman berharap, agar Pemerintah Kabupaten Kampar benar-benar serius dan berkomitmen penuh untuk memajukan kabupaten Kampar. Sehingga harapan kita untuk memajukan Kampar dan mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, ungkap Habiburrahman. (Advetorial)