Dalam kunjungan ini Pangdam juga didampingi Komandan Korem 031 Wira Bima, Brigjen TNI M Syech Ismed.

Kedatangan Pangdam dan istri disambut Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto di Makodim 0313/KPR di Jalan Sudirman, Bangkinang. Ikut dalam penyambutan ini Komandan Kodim 0313/KPR Letkol Infanteri Leo Oktavianus Sinaga, Kapolres AKBP Rido Rolly Parsaoran Purba, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Arief Budiman, serta Danyonif 132/ BS Mayor Infanteri Muhammad Syafii Nasution.

Bupati Kampar Catur Sugeng dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini menjelaskan tentang geografis Kampar yang memiliki luas 17.000 KM2 dengan jumlah penduduk lebih kurang 900 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut menduduki wilayah sebanyak 242 desa dan 8 kelurahan dengan jumlah 21 kecamatan.

Menurut Catur, dari keadaan geografis tersebut, dibutuhkan sinegritas yang kuat, Forkopimda khususnya TNI agar saling menjaga dan saling mengerti dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta kebersamaan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan kabupaten kampar khususnya.

"Semoga dengan kedatangan Pangdam I Bukit Barisan dan rombongan lainnya seperti Pasi Intel Kodam Kolonel Joko, Pasi Log Korem Kolonel Anri dan para perwira lainnya ini akan membawa kebaikan dan berkah tersendiri untuk Kampar yang lebih maju," cakap Catur.

Sementara itu Panglima Kodam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin pada kesempatan tersebut menyampaikan agar tetap selalu menjaga protokol kesehatan walaupun pandemi Covid-19 saat ini sudah mulai melandai. Ia menekankan agar percepatan vaksinasi cepat dilaksanakan, dimana target yang diberikan Presiden RI adalah akhir Desember capaian vaksinasi harus mencapai 70 persen.

Ia menambahkan, dibawah Kodam I BB daerah saat ini yang masih menjadi atensi adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Sementara Provinsi yang lain sudah bergerak diatas 50%.

"Untuk itu, semua elemen termasuk TNI Polri agar terus berupaya pelaksanaan Vaksinasi. Yang terpenting juga harus diperhatikan adalah bagaimana data dari Polda, Korem dan pemerintah daerah bersama Catatan Sipil terkait Nomor KTP agar melakukan sistem pendataan yang baik agar data langsung masuk ke pusat secara online," pungkasnya.