Siagakupas.com, Rohil - Wakil Bupati (wabup) Rokan Hilir H. Sulaiman. SS. MH. didampingi sekda Rohil H. Fauzi Efrizal menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rokan Hilir dalam Rangka penyampaian Laporan panitia Khusus (Pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran (TA) 2022 sekaligus pemberian rekomendasi.

surat keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ Bupati Rokan Hilir Tahun anggaran 2022 Ditanda tangani dan diserahkan kepada wakil Bupati Rohil H. Sulaiman, senin (19/6/23) diruang sidang DPRD Rohil Bagansiapiapi.

" Hari ini Rapat paripurna LKPJ Bupati Rokan Hilir Tahun 2022, ini adalah suatu kebangaan bagi kita bisa bertemu dengan anggota DPRD kabupaten Rokan Hilir " Kata wabup Rohil H. Sulaiman, usai Rapat.

Tentunya ,Jelas Sulaiman, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Rohil terutama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Rohil , diantaranya pengawasan - pengawasan untuk kabupaten Rokan Hilir , bagaimana kedepanya lebih baik lagi dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan.

" Rekomendasi yang disampaikan DPRD Rohil untuk kedepanya, Kami sebagai pemerintah kabupaten Rohil bisa mengoptimalisasikan dana yang ada juga tentang pembangunan yang ada di Rohil , itulah fungsi DPRD kabupaten Hilir dalam pengawasan pemerintah Daerah", ujar Sulaiman.

Insya Allah, Tambah Sulaiman, kami bersama OPD semua untuk menjalankan rekomendasi tersebut, terutama dalam hal pembangunan di kabupaten Rokan Hilir supaya lebih optimal.

Selanjunya Basiran Nur Efendi mengatakan, dalam rapat paripurna tadi disampaikan oleh ketua pansus Amansyah, bahwa rekomendasi dari DPRD ada beberapa rekomendasi, terutama sudah diprogramkan tapi pencapaianya belum tercapai .

" Jadi itu kami rekomendasikan ada beberapa hal , misalnya pendapatan asli Daerah (PAD) , dari target sekian baru dapat sekian", papar Basiran.

Kemudian, pada realisasi juga, ada beberapa realisasi itu memang tidak mencapai, makanya DPRD merekomendasikan supaya untuk pelaksanaan kedepan itu sesuai dengan yang kita angarkan dan sesuai dengan waktu yang telah kita jadwalkan , jadi agar serapan APBD itu lebih bisa maksimal.

" Sehingga pada umumnya masyarakat dapat menikmati hasilnya apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah Daerah ", sebutnya

Lebih lanjut Dikataka Basiran, Tidak menentunya Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas , kami berharap kepada pemerintah  Daerah mulailah sekarang ditingkatkan PAD diluar migas tadi, terutama pajak dan lain -lain, karena kebutuhan Daerah kita ini semakin lama semakin besar , sementara PAD kita makin kecil nantinya tidak bisa mencukupi kebutuhan -kebutuhan yang ada di kabupaten Rokan Hilir ini.

Kemudian realisasinya , apa yang sudah diprogramkan, saya sampaikan itu dilaksanakan secepatnya untuk tidk menumpuk di akhir Tahun ini , yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku silahkan laksanakan, pungkas Basiran Nur Efendi. ***(Infotorial)