Sehubungan dgn hal tersebut kegiatan penambangan oleh warga belum memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, salah satunya ada izin dari penjabat yang berwenang.

Karena belum ada izin maka kegiatan penambangan emas tetap dilarang

Untuk mencegah dan mengurangi aktivitas PETI di Polsek Hulu Kuantan yg mana wilayah tugasnya masih ada lahan yang berpotensi untuk ditambang karena ada emasnya maka Polsek Hulu Kuantan melakukan kegiatan operasi penertiban berupa  pengecekan dan penindakan kelokasi yang diduga terjadinya aktivitas penambangan emas tanpa izin

Kegiatan operasi tersebut dilakukan Polsek Hulu Kuantan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dimulai pukul 08.30 wib yang dipimpin langsung oleh  Kapolsek Hulu Kuantan AKP SAHARDI, SH beserta dengan personilnya

Adapun lokasi yang didatangi untuk dilakukan penindakan apabila ditemukan aktivitas PETI antara lain di;

- Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan dan dilokasi

ditemukan asbuk (alat untuk memisahkan emas dengan tanah/pasir/batu) dan pondok terpal untuk pelaku melakukan aktifitas PETI tetapi tidak ada di temukan pekerja melakukan aktifitas PETI tersebut

Selanjutnya dilakukan pembakaran terhadap satu Asbuk dan pondok terpal agar tidak bisa digunakan lagi

- Dusun Tuo Sungai Ulo Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan dilokasi

ditemukan dua asbuk, satu pondok terpal, satu rakit, dan

tidak ada di temukan pekerja melakukan aktifitas PETI

Selanjutnya satu rakit untuk mendompeng, dua Asbuk dan satu pondok terpal dibakar agar tidak bisa digunakan lagi.

Dan tidak ditemukan warga yang sedang melakukan aktivitas PETI karena kegiatan sudah dihentikan sebelumnya, karena takut tertangkap oleh aparat dengan banyaknya info tentang hal kegiatan tersebut

Kapolsek Hulu Kuantan Akp Sahardi, SH dengan personil setiap saat selalu berusaha menyampaikan dan menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas PETI dan akan melakukan penindakan apabila ditemukan, tetapi kenyataannya masyarakat selalu berusaha melanggarnya karena adanya rupiah yg didapatkan

Kapolres Kuansing Akbp Henky Puerwanto S. Ik MM Menyampaikan bahwa penegakan hukum bukan satu-satunya solusi dalam penyelesaian masalah PETI, sebaiknya stakholder terkait agar duduk bersama mencari langkah-langkah yang terbaik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tampa  melanggar hukum, sehingga tidak aparat Kepolisian saja yang selalu disalahkan agar masyarakat  berhenti melakukan aktivitas PETI," ungkap Kapolres. (J)