Siagakupas.com, BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diwakili Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra, membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berintegritas dan Berdaya Saing bagi seluruh Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bengkalis, Selasa (10/12/2025) yang berlangsung di Aula Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Kegiatan  dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri 3 narasumber yaitu Kepala Seksi Intelejen Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim, Kabag Ops Polres Bengkalis Kompol Nurman, Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Febriman Durya. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Rakyat Drs. Johansyah Syafri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Emilda Susanti, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Fadhlan Fuad Daulay, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis, Nadda Lubis.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. H. Ismail, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Suwarto, Plt. Kepala DPMPTSP Muhammad Thaib, Para Camat, pj Kepala Desa, Ketua BPD, serta pejabat OPD dan fungsional di lingkungan Pemkab Bengkalis turut hadir sebagai peserta.

Dalam sambutan Bupati Bengkalis yang dibacakan Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH, ditegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa harus terus diperkuat agar berintegritas, transparan, akuntabel, dan mampu bersaing di era digital.

“Memperkuat tata kelola desa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Desa harus bebas dari penyimpangan, bekerja transparan, dan mampu berinovasi agar pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara Kepala Desa dan BPD sebagai kunci kemajuan desa. Ia mengajak seluruh desa untuk mematuhi regulasi APBDes, memperkuat koordinasi dengan APIP dan APH, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Selain itu, Ersan meminta desa aktif menyukseskan program strategis seperti ketahanan pangan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta digitalisasi layanan publik. Ia juga menekankan perlunya perencanaan berbasis data, peningkatan pengawasan internal, ruang partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan.

“Desa berdaya saing bukan hanya yang infrastrukturnya bagus, tetapi yang mampu mengembangkan potensi unggulan lokal, mendorong inovasi pelayanan, memaksimalkan peran BUMDes, dan mengadopsi digitalisasi administrasi,” pungkasnya.

Sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya memperkuat KDMP sebagai pilar utama kemandirian ekonomi desa, di mana keberhasilannya di setiap desa menjadi cerminan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.