Namun demikian Baharudin mengatakan kalau DPRD saat ini memperjuangkan agar TPP tersebut dibayarkan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. "Iya kita minta kepada seluruh ASN untuk senantiasa semangat bekerja, meskipun TPP tertunggak tiga bulan. Kita di DPRD siap memperjuangkan pada APBD Perubahan," terang Baharudin, Senin (13/9/2021).

Persoalan tunggakan TPP ini kata Baharudin dipicu perhitungan ulang yang minta oleh Mendagri terhadap besaran yang diterima oleh masing-masing ASN. "Informasi untuk besaran sudah ditetapkan oleh tim penilai, masalahnya sekarang duit itu tidak ada dan Insya Allah kita perjuangkan bersama tim Banggar pada APBD Perubahan nanti," cakapnya.

Dirinya, meminta kepada bupati dan juga tim TAPD Pemkab Pelalawan agar TPP diprioritaskan pada APBD-P. Sebab, kata dia TPP ini erat kaitannya dengan keberlangsungan periuk nasi para ASN.

"Masalah TPP ini, banyak yang mengadu ke saya, akhir-akhir ini. Jadi tidak perlu risau akan kita perjuangkan. Saat ini tetap fokus bekerja dukung program pak bupati kita," harapnya, seraya mengatakan pihaknya, masih menunggu draf APBD P dari Pemkab Pelalawan.

Selain itu, ia menyoroti capaian pelaksanaan APBD murni 2021 sampai saat ini sangat minim sekali. Banyak proyek-proyek yang terancam tidak selesai.

Terutama di Dinas Kesehatan kata dia pembangunan Puskesmas rawat inap di Kecamatan Pelalawan. Dirinya meminta kepada Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pekerjaan terhadap proyek Puskesmas Pelalawan. Sebab Puskesmas ini kebutuhan dasar jangan sampai gagal.

Begitu juga ada juga beberapa proyek diperkirakan terancam gagal. Seperti proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Kerumutan. Diminta juga dinas PUPR untuk menggesa jembatan di Kerumutan ini.

"Termasuk hari ini, ada beberapa proyek yang disahkan pada APBD murni lalu, belum dilelang. Tentunya, proyek-proyek tersebut cepat dilelang," tandasnya.**