"Secara resmi kita sudah meningkatkan status dugaan Pungli Program PTSL di Desa Bagan Limau ke penyidikan. Surat Perintah Penyidikan atau Sprindiknya sudah diterbitkan," terang Kajari Pelalawan, Silpia Rosalina SH MH melalui Kasi Intelijen Sumriadi MH, Jumat (3/9/2021).

Sumriadi menjelaskan, setelah Sprindik keluar dan penyidikan dimulai, tim Pidsus akan kembali memanggil dan memeriksa para pihak dalam perkara ini. Setiap orang yang dimintai keterangan berstatus sebagai saksi dan masuk dalam berkas perkara dugaan Pungli sertifikat PTSL ini.

"Sejauh ini kita sudah memintai keterangan dari 15 orang yang terkait dalam kasus ini. Baik dari perangkat desa, mantan kepala desa, masyarakat, dan pihak BPN," tandas Sumriadi.

Dalam penyidikan, lanjut Sumriadi, akan dilakukan penyidikan umum dan khusus. Untuk menggali lebih dalam lagi seputar kasus rasuah tersebut. Para pihak di tingkat penyelidikan kembali dipanggil dimintai keterangan sebagai saksi. "Para pihak yang bakal kita panggil statusnya sebatas saksi ya," ujarnya.

Tentunya, cakap Sumriadi, penyidik Kejari Pelalawan akan fokus dalam mencari calon tersangka yang bertanggungjawab atas masalah ini. Berikut juga dengan barang bukti yang menguatkan adanya unsur pidana korupsi. "Tim akan bekerja secara profesional dalam mencari fakta dan alat bukti. Setelah itu baru menetapkan tersangka kasus ini," bebernya.

Sebagai data tambahan, perkara ini berawal dari laporan yang diterima Seksi Intelijen Kejari Pelalawan. Kemudian dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dengan melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada pihak terkait. Berikut juga dengan barang bukti yang menguatkan adanya unsur pidana korupsi.

Tim intelijen menemukan dugaan adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Alhasil penanganannya dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus) dan dilakukan penyelidikan.

Sementara itu kejaksaan menemukan indikasi pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di lapangan. Untuk mengurus sertifikat tanah jenis tapak rumah, oknum mengutip hingga Rp 900 ribu per Persil.

Sedangkan untuk tapak kebun dikenakan harga Rp 1 juta dan bagi pemilik lahan di luar warga Desa Baga Limau mengaku dipungut sampai Rp 1,2 juta.

Untuk diketahui bahwa, program PTSL bersifat nasional dan tidak dikenakan biaya. Jikapun ada pemungutan dana, yang dibenarkan dalam aturan SKB tiga menteri maksimal Rp 200 ribu saja.