Siagakupas.com, Pekanbaru – DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD Tahun Anggaran 2021, Rapat dihadiri dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, serta dihadiri Walikota Pekanbaru yang diwakili oleh Sekda Kota Pekanbaru, M.Jamil, serta beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Fraksi yang hadir terdiri dari Fraksi Golkar, PKS, Hanura, Nasdem, PDI-P, Demokrat, namun fraksi Gerindra absen pada rapat paripuna kali ini, secara umum setiap fraksi yang diwakili oleh masing-masing juru bicara menyampaikan pandanganya terhadap laporan keuangan Pemko Pekanbaru, fraksi meminta agar menghentikan sementara proyek-proyek multiyears yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, perbaikan terhadap
banyaknya jalan-jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan, banjir yang juga terus berlarut-larut yang diketahui bahwa resapan air, gorong-gorong tidak berfungsi dengan semestinya.(27-06-2022)

Fraksi-fraksi juga meminta agar Pemko Pekanbaru, permasalahan pendidikan akibat zonasi dan kuota yang sedikit di tingkat SD & SMP yang mengakibatkan putus sekolah, masyarakat juga mengeluh bahwa kepengurusan catatan kependudukan masih dinilai lambat, permasalahan persampahan yang selalu
menghantui masyarakat diakibatkan oleh pihak ketiga pengelola angkutan persampahan agar dikembalikan kepada RT,RW,LPM dan lembaga swadaya lainnya.

Fraksi-fraksi juga menekankan untuk permasalahan pengawasan internal Pemko Pekanbaru, sesuai hasil-hasil audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, agar dapat ditindaklanjuti leh OPD yang berwenang. Mengenai Pajak dan retribusi daerah
yang tidak sesuai realisasinya dengan capaian target Pemko Pekanbaru agar dapat ditemukan kendalanya dan ditindaklanjuti.

Fraksi-fraksi juga mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada PemdaPekanbaru mengenai berapa banyak hutang Pemda Pekanbaru yang tersisa, karena beberapa fraksi tidak mengetahui secara riil hutang Pemda Pekanbaru yang berdampak kepada ketidaksinergian antara legislatif dan eksekutif. Agar
amanat Undang-Undang dapat dilaksanakan oleh Pemda Pekanbaru maka fraksi-fraksi DPRD Kota Pekanbaru agar meminta agar Pemda Pekanbaru agar segera bertindak secara serius.(Adv)