SiagaKupas.com, Tebing Tinggi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing tinggi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tebing tinggi Tahun Anggaran (TA) 2023, dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota, Jl. Dr. Sutomo, Rabu 24/04/2024

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua I H.M. Azwar, S.Si dan Wakil Ketua II Iman Irdian Saragih, S.E.

Dalam penyampaian Nota Pengantar, Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si mengatakan bahwa rancangan APBD Kota Tebing tinggi Tahun Anggaran 2023 lebih responsif terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lalu. Namun masih tetap dibayangi risiko gejolak ekonomi global yang masih tinggi yang dapat memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan risiko krisis pangan yang dapat mendorong kenaikan laju inflasi termasuk di Kota Tebing tinggi.

"Peningkatan angka kemiskinan ekstrem, penanganan stunting dan pelaksanaan Pemilu 2024, juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk diprioritaskan pada tahun 2023, disamping prioritas lainnya seperti bidang pendidikan, peningkatan infrastruktur dan tenaga kerja serta mengoptimalkan belanja daerah untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib guna terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat", jelas Pj. Wali Kota.

Selain itu, dijelaskan Pj. Wali Kota, mewujudkan iklim investasi yang meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan percepatan penyediaan lapangan kerja guna menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum yang semakin berkualitas juga turut menjadi perhatian.

Pada pidato pengantar ini, Pj. Wali Kota hanya menyampaikan ringkasan kinerja atas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan, serta laporan keuangan tahun anggaran 2023, dengan catatan, angka-angka yang terkait laporan keuangan tersebut belum merupakan hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) yang saat ini masih dalam proses audit.

“Angka-angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK, akan disampaikan nantinya pada penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023", ujar Pj. Wali Kota.

Dalam laporan keuangan APBD Kota Tebing tinggi TA 2023 yang disampaikan Pj. Wali Kota, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.736.962.089.260,00. (tujuh ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Nilai tersebut berkurang menjadi Rp.718.244.083.597 (tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada P-APBD 2023.

“Pendapatan daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 696.693.097.673 (enam ratus sembilan puluh enam milyar, enam ratus sembilan puluh tiga juta, sembilan puluh tujuh ribu, enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dengan demikian capaian realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 97,00% (sembilan puluh tujuh koma nol nol) persen,” kata Pj. Wali Kota.

Belanja daerah, tambah Pj. Wali Kota, ditargetkan sebesar Rp. 740.962.089.260 (tujuh ratus empat puluh milyar, sembilan ratus enam puluh dua juta, delapan puluh sembilan ribu, dua ratus enam puluh rupiah). Berkurang menjadi Rp. 723.358.324.192 (tujuh ratus dua puluh tiga milyar, tiga ratus lima puluh delapan juta, tiga ratus dua puluh empat ribu, seratus sembilan puluh dua rupiah) pada P-APBD 2023.

“Realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp.674.037.630.356,66 (enam ratus tujuh puluh empat milyar, tiga puluh tujuh juta, enam ratus tiga puluh ribu, tiga ratus lima puluh enam, koma enam enam rupiah). Dengan demikian, capaian realisasi belanja daerah adalah sebesar 93,18% (sembilan puluh tiga koma delapan belas persen),” tutup Pj. Wali Kota.