Komunitas Mahasiswa di Kota Tebing Tinggi Pinta Aparat Hukum Periksa Bagian Kesra Pemko
Editor: | Kamis, 17-02-2022 - 20:09:51 WIB
SiagaKupas.com, Tebing Tinggi - Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Muslim Bersatu (IMPMB) Kota Tebing Tinggi melalui ketuanya Zulaffandi meminta Aparat Hukum di wilayah hukum Kota Tebing Tinggi membentuk tim investigasi khusus untuk membongkar adanya dugaan praktik KKN di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.
Affandi menyampaikan kepada awak media pada (17/2/2022) disalah satu cafe Tebing Tinggi, bahwa kuat sekali dugaan terjadi praktik KKN di bagian kesra Pemerintah Kota Tebing Tinggi. "Berdasarkan kajian ilmiah yang kami lakukan bersama tim, kami menemukan banyak dugaan terjadi praktik KKN yang tersistematis dan masif di bagian Kesra Pemerintah Kota Tebing Tinggi, hal ini berdasarkan penelitian singkat kami terhadap hasil pemeriksaan BPK RI untuk tahun anggaran APBD 2020, yang akan kami sampaikan kepada rekan media sekalian" ucap Affandi.
" Dari hasil laporan pemeriksaan BPK RI nomor 59.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021 terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan sah dengan nilai sekitar 700 jutaan, dan juga ditemukan bahwa pertanggungjawaban pembelian bingkisan untuk kegiatan menyambut hari raya selama Ramadhan dengan membagikan bingkisan ke beberap mesjid tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga terjadi kelebihan pembayaran sekitar 6 jutaan, belum lagi pertanggungjawaban belanja pada kegiatan hari jadi kota Tebing Tinggi sebesar 48 jutaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan juga pada kegiatan hari kemerdekaan sebesar 24 jutaan juga tidak sesuai kondisi.
Bahkan kegiatan MTQ provinsi di kota Tebing Tinggi yang pertanggungjawabannya sebesar 99 juta lebih tidak sesuai kondisi nyata, dan uang sebesar 77 juta tidak dimanfaatkan dan melebihi standar harga sebesar 68 juta. Dari analisi kami dari hasil laporan BPK tersebut bahwa kegiatan MTQ Provinsi yang dilaksanakan di Tebing Tinggi terdapat pertanggungjawaban yang tidak sah dan nyata sebesar 99 juta sehingga terjadi pemborosan 71 juta dan melebihi standar sebesar 68 juta" jelas Affandi kepada media.
Ketika di hubungi melalui wea kesra tidak mau menjawab atau saya sms melalui whsapp bahwa adanya dugaan KKN di Pemko Tebing Tinggi sehingga berita ini di tayangkan awak media, siagaKupas.
"dari apa yang telah saya sampaikan secara singkat tersebut maka kami menyimpulkan dan menduga bahwa segala bentuk program kegiatan baik kegiatan keagamaan dan hari besar nasional dijadikan ajang praktik KKN, dan ini tentunya tidak dapat dibenarkan maka melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa aparat hukum di kota Tebing Tinggi harus segera membentuk tim khusus untuk mendalami segala informasi yang kami sampaikan, dan harus menelusuri dengan serius dugaan aliran dana praktik KKN tersebut ke aktor intelektualnya" tambah Affandi.
"Sangat begitu disayangkan bahwa dugaan terjadinya indikasi praktik korupsi pada kegiatan hari besar nasional dan program keagamaan, miris sekali kita melihat kondisi ini, maka untuk membuktikan dugaan ini benar atau tidak harus ada keseriusan aparat hukum untuk mendalaminya, dan kami dalam waktu dekat juga akan menyampaikan hasil kajian kami serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang kami miliki kepada aparat hukum karena Pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disebutkan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah.
Dalam hal ini hasil pemeriksaan BPK tersebut berupa laporan yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan keuangan atau terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dalam instansi mereka. Pasal 8 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Laporan BPK dapat dijadikan dasar penyidikan oleh penjabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan semoga ini menjadi awal terbongkarnya indikasi skandal korupsi yang telah kami lakukan kajiannya" tutup Affandi.***( Hulu).
Komentar Anda :
