Puan mengatakan, pendekatan persuasif dan humanis mesti diutamakan agar seluruh lapisan masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan PPKM darurat.

"Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).

Politikus PDI-P itu menyayangkan masih adanya penegakan aturan PPKM darurat yang tidak mengedepankan sisi humanis sehingga terjadi reaksi spontan dari sejumlah warga yang berbuntut pada kericuhan.

Puan menuturkan, pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat sesungguhnya tidak bermaksud melanggar PPKM darurat, tetapi memang ada kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi.

Ia mengingatkan, tidak sedikit rakyat Indonesia yang mencari nafkah di sektor-sektor informal sehingga penghasilan mereka sangat terdampak oleh pembatasan yang diterapkan pemerintah.

"Saya yakin tidak ada satu orang pun mau terinfeksi Covid-19. Tetapi, perlu juga kita sadari bahwa masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini," kata dia.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah untuk mempercepat realisasi perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.

"Akselerasi penyampaian bantuan akan sangat bermanfaat untuk menopang daya beli masyarakat yang memang masih belum pulih akibat pandemi,” ujar Puan.

Diketahui, selama satu pekan lebih PPKM darurat diterapkan, ada beberapa konflik yang terjadi antara aparat dan masyarakat imbas penegakan aturan mengenai pembatasan.

Salah satunya ketika aparat kepolisian di Kudus, Jawa Tengah, mengangkut daging sate dari sebuah warung sate karena warung tersebut masih melayani pembeli makan di tempat.

Selain itu, ada juga pedagang kaki lima di Purwokerto, Jawa Tengah yang dibubarkan dengan disemprot air dari mobil pemadam kebakaran. (J)

Kompas.com