Bantah Isu Tak Anggarkan Dana Covid-19 di Tahun 2021, DPRD Bengkalis Klarifikasi ke DPRD Riau
Siagakupas.com, PEKANBARU- DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Diskes dan BPKAD Bengkalis mendatangi Komisi V DPRD Riau. Kedatangan mereka tersebut adalah untuk mengklarifikasi terkait isu Bengkalis tidak menganggarkan anggaran Covid-19 di APBD tahun 2021.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy M Yatim mengatakan, bahwa kedatangan DPRD dan dinas terkait tersebut adalah karena adanya isu dan misinformasi yang berkembang.
"Dan yang benar adalah Pemkab Bengkalis, ada mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19. Bahkan dianggarkan Rp96 Miliar untuk tahun 2021 sebelum refocusing, bahkan menjadi Rp100 miliar lebih setelah refocusing," kata Eddy Yatim.
Ia juga akan menelusuri informasi dari mana yang menyatakan bahwa Pemkab Bengkalis tidak menganggarkan anggaran Covid-19 pada tahun ini.
Sementaran itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Zahraini B yang membidangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis ada menganggarkan anggaran Covid-19 di APBD 2021, sekitar Rp96 miliar.
Anggaran itu sudah berjalan hingga sekarang. Jadi, tidak mungkin Pemkab Bengkalis tidak menganggarkan karena sekarang adalah masa pandemi.
"Jadi, tidak mungkin kami tidak menganggarkan. Sedangkan daerah lain menganggarkan anggaran untuk Covid-19. Mungkin belum terlapor saja di provinsi," kata Zahraini, didampingi oleh Anggota Komisi IV, Kepala BPKA dan Kepala Diskes Bengkalis.
Kepala BPKAD Bengkalis Aulia menjelaskan, dalam penyaluran anggaran Covid-19 berbeda dari tahun 2020.
Tahun lalu anggarannya dimasukkan ke Belanja Tak Terduga (BTT) dan dikelola oleh BPKAD. Sementara tahun ini, anggaran dikelola oleh OPD terkait.
Dalam pelaksanaan dibagi menjadi tiga komponen, yaitu jaringan pengamanan nasional, pemulihan ekonomi dan sosial kesehatan. Hingga Juli 2021, anggaran ini sudah berjalan di OPD berkisar antara 6-34 persen.
"Yakni anggaran jaringan pengamanan nasional sekitar Rp40 miliar lebih dengan realisasi sekitar 34 persen. Anggaran pemulihan ekonomi sekitar Rp34 miliar lebih, dengan realisasi sekitar 12 persen. Dan anggaran sosial kesehatan sekitar Rp21 miliar lebih, dengan realisasi sekitar 6 persen," jelas Aulia.**
Komentar Anda :