Usulan Pembubaran Komisi VII DPR RI, Wakil Ketua Respon Minta KLHK Jadi Mitra
Editor: Jupian wrw | Jumat, 07-05-2021 - 23:37:18 WIB
SiagaKupas.com, Jakarta - Usulan pembubaran Komisi VII DPR RI mengemuka setelah Presiden Joko Widodo melebur Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah peleburan itu, mitra kerja Komisi VII hanya tersisa Kementerian ESDM.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno pun mengusulkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menjadi mitra komisinya.
"Kami merasa bahwa kami perlu diberikan penguatan dengan adanya mitra lain di antaranya adalah mitra lingkungan hidup karena itu sangat terkait dengan pertambangan dan migas," kata Eddy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/5).
Eddy mengakui Komisi VII tidak efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, peganggaran dan fungsi legislasi di DPR RI. Sebab, kini mitra kerjanya hanya tersisa satu.
Ia menjelaskan secara historis mitra kerja Komisi VII awalnya terdapat beberapa kementerian. Di antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian LHK dan Kementerian Riset dan Teknologi. Namun, satu demi satu kementerian tersebut dilebur ke kementerian atau dipindah menjadi mitra kerja komisi lain.
Sejak awal periode 2019-2024, Kementerian LHK diputuskan bermitra kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian.
"Sehingga praktis mitra dari Komisi VII hanya satu kementerian saja ESDM," kata dia.
Melihat kondisi tersebut, Eddy merasa perlu diberikan penguatan dengan penambahan kementerian sebagai mitra baru, salah satunya Kementerian LHK.
"Kita berharap bahwa penguatan itu bisa dilakukan secara rutin, agar Komisi VII dapat bekerja secara efektif," kata Eddy.
Wacana pembubaran Komisi VII DPR diusulkan anggota Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti. Dyah mengatakan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kemendikbud membuat kemitraan Komisi VII dengan Kemenristek hilang secara otomatis.
"Saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja," kata Dyah pada Rapat Paripurna DPR RI. (J)
Komentar Anda :