"Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, sebagai perintis dalam sektor usaha yang tidak diminati swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, dan penyeimbang pasar, dan membantu UMKM. Penyertaan modal ini juga dilakukan untuk menambah modal dan menyesuaikan model bisnis Jamkrida agar bisa menyesuaikan dengan BRK yang segera konversi menjadi BRK Syariah," kata Yulisman, Selasa (14/9/2021).

Politisi Golkar ini mengatakan, seiring dengan konversi BRK menjadi syariah, Jamkrida juga harus menyesuaikan bisnis dengan BRK Syariah dengan membentuk unit usaha syariah dengan syarat menambah struktur permodalan.

Yulisman menjelaskan penambahan modal ini merupakan hal yang biasa dalam konteks bisnis di BUMD. Saat BUMD memang membutuhkan dana, anggaran daerah memang bisa disuntikkan.

"Penyertaan modal tambahan itu biasa, tergantung dinamika perusahaan kita. Kalau memang butuh ditambah modal ya kita tambah. Untuk angkanya nanti dilihat dulu," cakapnya lagi

Namun, penambahan dana itu kata Yulisman, juga harus menyertakan studi dan juga sasaran teknis yang jelas. Atas hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daedah (Bamperperda) telah melakukan studi ke institusi terkait.

"Bamperperda juga konsultasi ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri dan telah membuat catatan-catatan penting untuk dimasukkan ke Perda," tukasnya